Wakil Bupati Bersilaturrahmi Dengan Petugas Pemungut PBB - P2

Semenjak pengelolaan PBB P-2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru atau menambah jenis pajak dan retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarip pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah demikian antara lain sambutan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek pada acara Silaturrahmi petugas pemungut PBB P-2 se Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan di desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan pada tanggal 25 Mei 2016. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati, Asisten I , Camat , Kepala Desa serta petugas pemungut PBB P-2 se Kabupaten Trenggalek. Lebih lanjut dikatakan bahwa sampai tanggal 24 Mei 2016 ada 22 desa dari 6 Kecamatan yang sudah melunasi PBB nya , masing-masing adalah  Kecamatan Bendungan 8 desa , Kecamatan Tugu 4 desa, Kecamatan Panggul 3 desa , Kecamatan Watulimo 2 desa , Kecamatan Suruh 3 desa , Kecamatan Pule 2 desa.

Wakil Bupati Trenggalek  Moh Nur Arifin dalam sambutannya mengatakan pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah untuk dipergunakan atau dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan seperti pembangunan sarana / fasilitas umum seperti jalan,jembatan,sekolah serta dalam bentuk bangunan yang lain. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat. Untuk memacu perkembangan pembangunan di masa mendatang diperlukan peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersumber dari PAD yang salah satunya adalah PBB P-2. Ucapan terima kasih disampaikan kepada wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya ,para pemungut pajak yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta kepada Bank Jatim yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menerima hasil tarikan pajak dari masyarakat.