Bupati Sampaikan LKPJ Dalam Rapat Paripurna DPRD

Penyampaian Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Trenggalek Tahun 2011-2015 telah dibacakan dalam rapat paripurna DPRD kamis 30 April 2014.Adapun materi LKPJ akhir masa jabatan sesuai pasal 4 peraturan pemerintah pada dasarnya merupakan ringkasan dari laporan tahun – tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Rapat Paripurna dipimpin oleh  Ketua DPRD  Samsul Anam, SH, M.Hum dan dihadiri Bupati Trenggalek, Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forkopimda , Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Seluruh Organisasi Wanita.

Dalam kesempatan ini  Bupati Trenggalek Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek pada masa pemerintahan MK ( Mulyadi-Kholiq) mengacu pada dokumen rencana kerja pembangunan daerah ( RKPD ) yang setiap tahunnya telah ditetapkan, dan adapun maksud dari RKPD ini pada dasarnya sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015.

Sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan Visi Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang telah diikrarkan yakni “ Perubahan menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak” dengan Misi “ Pembangunan Pro Rakyat ” yang diarahkan untuk meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,berkeadilan, serta berbasis pada ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan hidup; serta memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial,penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan HAM dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.  

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama pemerintahan MK berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan melaksanakan tertib administrasi, serta terus meningkatkan kualitas layanan publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan publik.

Sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan selama tahun 2011-2015 adalah dikelola untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan pembangunan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang telah ditargetkan.