Pemkab Trenggalek Dan Kejari Trenggalek Sepakati Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Kejaksaan Negeri Trenggalek sepakat bekerja sama dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha Negara . Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Bupati Trenggalek, Dr.Ir.H. Mulyadi WR, MMT  dan kepala Kejari Trenggalek  Rudy Hidayat, SH ,kamis 27 Nupember 2014 bertempat di gedung Bhawarasa Trenggalek. Hadir juga dalam acara kemarin sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Satpol PP, kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah, Camat se Kabupaten Trenggalek, direktur RSUD dan direktur BUMD. Juga para Kasi dan Kasubag Pembinaan Kejari Trenggalek.

Bupati Trenggalek dalam sambutannya menyampaikan bahwa latar belakang dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini yaitu pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai penyelenggara pemerintahan  di daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dapat bertindak dalam bidang hukum perdata maupun tata usaha Negara memungkinkan timbulnya perkara baik didalam pengadilan ( Litigasi ) dan di luar pengadilan ( Non Litigasi ) sehingga perlu penanganan secara professional untuk meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Trenggalek.

“saya berharap bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama  antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Kejaksaan Negeri Trenggalek yang akan ditandatangani dapat benar-benar membangun suatu kesepahaman antara Pemkab Trenggalek dan Kejari Trenggalek  untuk secara bersama – sama menangani perkara perdata dan tata usaha Negara yang timbul baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan,” ungkap Bupati

Sementara itu, Kepala Kejari Trenggalek, Rudy Hidayat senada dengan Bupati Trenggalek dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa maksud dan tujuan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini antara lain adalah untuk menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dibidang hukum tertentu saja, tetapi dapat juga berperan dibidang hukum yang lain seperti dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi pemerintah, BUMN,BUMD maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan perjanjian kerjasama ini pemerintah Kabupaten Trenggalek berserta jajarannya memantapkan jalan untuk berhubungan dengan Kejaksaan dalam hal meminta bantuan kejaksaan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut : 
Mewakili pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyelesaian perkara perdata di forum pengadilan, mewakili pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyelesaian perkara tata usaha negara  di forum pengadilan, mewakili pemerintah kabupaten trenggalek dalam penyelesaian sengketa  perdata atau sengketa niaga melalui  forum arbritrase dalam negeri seperti forum arbritrase bani (Badan Arbritrase Nasional Indonesia),mewakili pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyelesaian sengketa perdata atau sengketa niaga melalui  forum diluar pengadilan (non litigasi), memberikan nasehat hukum dalam penyusunan kontrak dimana pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menjadi salah satu pihaknya, memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (legal opinion) yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan , dengan cara-cara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, membantu pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyelesaian masalah atau sengketa hukum dibidang hukum perdata atau hukum niaga serta hukum tata usaha negara.

“Sesudah menyadari isi dan makna dari perjanjian kerjasama ini, marilah kita bersama-sama berusaha agar kerjasama ini benar-benar bermanfaat bukan saja bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek serta kejaksaan negeri trenggalek, tetapi juga bagi pemerintah republik Indonesia pada umumnya, khususnya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek,” pungkas Rudy Hidayat.