Pemutakhiran Data Sebagai Sarana Verifikasi Temuan Hasil Pemeriksaan

Pengawasan atau pemeriksaan sebagai fungsi management harus ditempatkan dan dilaksanakan oleh setiap pejabat struktural dan fungsional pada seluruh jenjang menurut tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing – masing. Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik telah mendorong adanya konsekwensi  logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggara pemerintah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara profesional.

 Acara Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang di selenggarakan selasa 24 Desember 2013 yang di buka oleh Bupati Trenggalek Dr.Ir Muyadi, WR MMT di Pendopo Manggala Praja Nugraha merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi dan klarifikasi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sehingga dengan kegiatan ini dapat dilihat seberapa banyak rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dan seberapa besar pengembalian kerugian negara atau daerah yang telah disetor.

 Bupati Trenggalek dalam sambutannya menyampikan selama ini ada pandangan seolah – olah pemeriksa hanya mencari – cari kesalahan, sedangkan terperiksa berupaya menyembunyikan kesalahan. “Pelaksanaan pemeriksaan supaya diterima sebagai sarana pembenahan berbagai kelemahan administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan tugas” tegas Bupati.

Menurutnya Pemeriksaan lebih ditekankan pada pembinaan sehingga tidak perlu untuk ditakuti dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Dalam kesempatan yang sama Bupati juga berpesan kepada  seluruh SKPD agar selalu memantau dan melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari hulu dan hilir, dan “tahun 2014 nanti jangan sampai ada temuan terulang” imbuhnya.

Selain pesan di atas bupati juga meminta agar adanya komitmen yang tinggi, kerja keras dan kerja cerdas penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga nantinya dapat terwujud pelayanan yang prima  sesuai dengan sembilan agenda utama pembangunan Kabupaten Trenggalek 2010 – 2015 yang di usung  sebagaimana pada urutan pertama menyebutkan “ Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima “.