Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Untuk memberikan pelayanan dan pemahaman yang maksimal dalam menyampaikan informasi yang dikehendaki oleh masyarakat terkait dengan kebijakan publik, para pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  dan PPID pembantu diseluruh SKPD Trenggalek mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis)  Kamis, 7 November 2013 bertempat di aula  gedung Bhawarasa Trenggalek dan agar lebih berkualitas dalam Bimtek tersebut juga mengundang komosioner komisi informasi Propinsi Jwa Timur.

Bimtek tersebut juga diselenggarakan dalam rangka implementasi undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga terjalin komonikasi yang sinergis, terbuka, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dalam membangun pemerintahan yang bersih. Tujuan dari kegiatan ini memberikan pembekalan bagi peserta calon Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) terkait pelaksanaan PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini menyampaikan menyambut baik kegiatan ini, karena selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian upaya dalam mengembangkan kemampuan, wawasan dan keterampilan sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan pelayanan organisasi pemerintah daerah.

Bupati meminta setelah mengikuti bimtek para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek bisa menjadi  salah satu pilar utama dalam penyampaian inforrmasi dan dokumentasi yang dikehendaki oleh publik dan menjadi tolak ukur dalam penyampaian laporan pembangunan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola informasi akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek, melalui bimtek ini saya minta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi juga bisa mengawal pembangunan sehingga bisa berjalan dengan baik,” Ungkapnya

Bupati menambahkan apa yang telah diberikan dalam bimbingan teknis semakin mendorong semua aparatur pemerintah untuk semakin bertanggung jawab secara transparan, efektif dan tepat sasaran dalam menciptakan dan menjalankan program secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tujuan mencapai pemerintahan yang good governance dapat diwujudkan.

“Saya berharap agar setiap kebijakan yang diambil didukung oleh dokumentasi yang jelas dan lengkap sehingga dalam menyampaikan informasi tidak melenceng dari rule yang telah digariskan sesuai undang-undang, dengan demikian maka kita akan semakin dapat memperkuat mekanisme control internal dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan publik atau masyarakat,” kata Bupati