Wakil Bupati Buka Rakor Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya Pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Rabu, 09 Oktober 2013 bertempat di Aula Bappeda diselenggarakan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Trenggalek. Rapat Koordinasi di buka Wakil Bupati Trenggalek Kholiq SH, M.Si dan dihadiri Tim dari Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Komisi IV DPRD, Kepala PT. POS, Kepala Askes, Kepala SKPD, Camat dan Koordinator pendamping PKH.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Nakertransos Ir. M. Siswanto SH, MM melaporkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi berjumlah 45 terdiri dari 13 peserta dari kabupaten dan 32 peserta dari kecamatan. Melalui rapat koordinasi diharapkan adanya pemahaman Program Keluarga Harapan bagi semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan agar terjalin proses komunikasi, aliran informasi dan pembelajaran bagi pelaksana PKH maupun pihak – pihak yang berkepentingan. Serta para peserta PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek dalam sambutannya menyambut baik jika Program Keluarga Harapan ini diterapkan di Trenggalek, semoga dengan diadakannya rakor ini akan membawa patisipatif antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh potensi sumber kesejahteraan dan mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya keluarga yang sangat miskin. Selain itu kegiatan ini merupakan sarana untuk sosialisasi, komunikasi serta meningkatkan komitmen berbagai pihak dalam melaksanakan tujuan bersama.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, memberikan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak. Sedang di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan kewajiban menyekolahkan anak, ini di harapkan akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah yang bekerja.