Jawaban Bupati Trenggalek Terhadap Pemandangan Umum DPRD Atas Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012

Pada tanggal 15 Juli 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban dan Tanggapan Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 di ruang Rapat DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil  Ketua DPRD  Samsul Anam, SH, MM, M.Hum dan dihadiri Bupati Trenggalek beserta Wakil Bupati, Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forpimda dan Ketua Pengadilan Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Daerah, para Asisten , Staf Ahli, Kepala SKPD dan Bagian , Seluruh Organisasi Wanita .

Pada kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR. MMT dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam pandangan umum. Begitupun dengan usul, saran, pertanyaan dan catatan yang disampaikan semuanya bersifat konstruktif dan rasional kepada semua fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan APBD Tahun anggara 2012. Namun demikian kami juga menyadari bahwa masih ada kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan pelaksanaan APBD Tahun anggara 2012 baik pada sisi pendapatan maupun pada sisi belanja.

 
Menjawab pandangan umum yang disampaikan enam  fraksi DPRD

Bupati mengatakan sehubungan dengan realisasi pada Rincian Obyek Belanja Transfer ada yang melebihi target dan ada yang kurang dari target dapat disampaikan bahwa dalam penetapan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika peraturan tersebut belum diterbitkan, sesuai aturan kami berpedoman pada PMK Tahun lalu.

Sedangkan dalam penetapan anggaran pendapatan transfer provinsi berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil atau Penetapan Alokasi Sementara apabila penetapan definitif belum terbit. Terkait dengan pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang tidak memenuhi target dikarenakan Dana Bagi Hasil provinsi untuk bulan Desember 2012 belum direalisasikan oleh Provinsi dan akan direalisasikan/ditransfer ke RKUD setelah Perubahan APBD Provinsi TA 2013. Pada dasarnya penetapan target pendapatan telah diproyeksikan dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperhatikan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Terkait dengan belanja gaji dan tunjangan dari anggaran Rp. 671.461.520.387.10 tidak terealisasi sebesar Rp. 13.752.766.70.34, sudah kami sampaikan sebagaimana jawaban kami pada Fraksi Karya Nasional dan terkait dengan rendahnya Akumulasi Realisasi pada urusan wajib Pendidikan yang hanya tercapai sebesar 73,50%, dapat disampaikan bahwa dari urusan ini yang realisasinya sangat rendah adalah pada kegiatan BEC-TF.

Selanjutnya, terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bungur yang tidak bisa selesai pada tahun anggaran 2012, hal tersebut dikarenakan rekanan/pelaksana tidak bekerja secara maksimal untuk memanfaatkan waktu yang tersedia sehingga wanprestasi. Terhadap rekanan tersebut, telah diputus kontraknya dan dimasukkan dalam daftar hitam, sedangkan jaminan pelaksanaan telah dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Trenggalek.

Sementara usul dan saran dari ke enam Fraksi oleh Bupati Trenggalek dan akan melaksanakan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif karena pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.