Bupati Buka Sosialisasi Hukum Dan Keagrariaan Atas Pengelolaan Hutan Negara

Pemerintah Kabupaten Trenggalek kini berupaya menyusun berbagai kebijakan dalam hal pengelolaan hutan negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestariannya. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pengelolaan hutan desa, yang merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap bentuk kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat, dimana pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui hutan desa.  Bertempat di Gedung Serbaguna Kab. Trenggalek pada tanggal 31 Mei 2013 diselenggarakan Sosialisasi Hukum Dan Keagrariaan Atas Pengelolaan Hutan Negara. Dalam acara tersebut dihadiri  Bupati Trenggalek, Plt. Sekda , Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Trenggalek ,  Camat se Kabupaten Trenggalek, Kepala Admin Perhutani KPH Kab. Kediri, Kabag Hukum Sekretaris Unit II JATIM dan para kepala desa

Bupati Trenggalek dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi acara tersebut mengatakan bahwa saat ini penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul ditengah – tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Trenggalek dan harus diakui saat ini sudah banyak hutan – hutan yang mengalami kerusakan fungsinya ( Envinromental Mitigation ), baik semata – mata hanya dimanfaatkan untuk aspek ekonominya saja ataupun hutan yang merubah fungsinya menjadi kegunaan lain seperti permukiman dan sebagainya.

 Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat menyadari bahwa hutan adalah salah satu potensi daerah sekaligus sumber mata pencaharian pada sebagaian masyarakat Trenggalek. Banyak warga Trenggalek khususnya di beberapa kecamatan pegunungan sangat tergantung penghidupannya dari hutan. Berpijak dari itu maka beberapa kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan hutan untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat utamanya yang bergantung hidupnya dari hutan.

Persoalan – persoalan kawasan hutan saat ini adalah merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran dan semua stakeholder yang ada di dalamnya untuk segera menyesuaikannya. Kata kunci dari penyelesaian perselisihan adalah kemauan semua pihak untuk duduk satu meja dengan itikad baik menyelesaikan masalah tanpa harus mengedepankan kebenaran kebenaran salah satu pihak, namun sikap untuk mencari win – win solution. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap dapat merumuskan kebijakan strategis dalam menunjang pengelolaan kehutanan di wilayah Kabupaten Trenggalek sekaligus memberikan kepastian hukum penggunaan kawasan hutan serta penyelesaian sengketa kawasan – kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Diakhir sambutannya Bupati Trenggalek sangat mengapresiasi sebagai bentuk pemberian pemahaman kepada peserta terhadap hubungan hukum dan keagrariaan atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Setidaknya para peserta sosialisasi adalah agen pada lingkungan masing – masing untuk dapat memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat hubungan hukum dan keagrariaan atas pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan untuk membangun lingkungan yang kondusif dan konstruktif ditengah masyarakat atas kebijakan – kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan sehingga betul – betul ada langkah konkret apa yang disebut hutan unruk rakyat.