Bupati Buka Sosialisasi Pembentukan Satgas SPIP SKPD Tahun 2013

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, merupakan pedoman pelaksanaan SPIP di Kabupaten Trenggalek, karena berbagai kegiatan ada di SKPD, pelaksanaannya perlu adanya pengendalian di masing SKPD agar dapat berjalan efektif, efisien dan akuntable, untuk itu perlu dilakukan Sosialisasi Pembentukan SPIP SKPD se Kabupaten Trenggalek. Dengan terbentuknya Satgas SPIP di SKPD diharapkan penyelenggaraan kegiatan di SKPD mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan sampai dengan Pertanggungjawaban terlaksana dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga pada gilirannya dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan di SKPD dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Hal tersebut  di sampaikan oleh Dr. Ir. Mulyadi. WR. MMT Bupati Trenggalek ketika membuka  Sosialisasi Pembentukan Satgas SPIP SKPD Tahun 2013 yang dilaksanakan di aula  Hotel Hayam Wuruk  pada  21 Mei 2013, yang  dihadiri oleh Plt. Sekda Kab. Trenggalek, Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan  Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Trenggalek,  Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Trenggalek, Camat se Kabupaten Trenggalek dan Kepala Kelurahan.

Lebih lanjut Bupati Trenggalek mengatakan, unsur yang paling penting dalam penerapan SPIP dan menjadi dasar untuk terselenggaranya unsur – unsur SPIP lainnya, yang artinya Pimpinan Instansi dan seluruh pegawai harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, menimbulkan perilaku yang positif dan mendukung terhadap pengendalian intern serta terwujudnya manajemen yang sehat.

Sosialisasi Pembentukan Satgas SPIP hari ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak untuk mulai melakukan persiapan – persiapan yang diperlukan dengan berpedoman pada PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan penerapan SPIP secara konsisten dan berkesinambungan, maka akan terwujud budaya internal control culture dalam Instansi Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Perlu disadari bahwa penerapan SPIP bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, jangan sampai penerapan SPIP hanya sebatas kewajiban rutin yang tidak berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara maupun efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan Penyelenggaraan pemerintahan. ”Ujarnya”