Bimtek Administrasi Pertanahan

            Menyadari semakin kompleksnya pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Bimbingan teknis administrasi pertanahan bagi aparatur Pemerintah Kelurahan dan desa serta sosialisasi pengadaan tanah. Bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha , bimtek dibuka secara resmi pada Rabu, 29 Mei 2013. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris daerah, Kepala Bapemas dan pemdes serta para peserta yang terdiri dari perwakilan dari kecamatan-kecamatan.

Dalam laporannya, Ketua pelaksana Drs.Totok Rudijanto, MM  Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan menjelaskan  selain sebagai sarana untuk tujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten dalam rangka memahami peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan pengadaan tanah juga diharapkan mampu  meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dan desa dalam bidang tertib administrasi pertanahan.

Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkakan kepedulian aparatur pemerintah dalam memelihara dokumen - dokumen pertanahan yang ada serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menangani sengketa konflik pertanahan pada skala lokal.  Yang tidak kalah pentingnya para aparatur mampu mengetahui dan memahami peraturan perundangan  di bidang pertanahan.

Kegiatan ini  diikuti oleh seluruh kepala SKPD serta perwakilan Kecamatan Pogalan,  Trenggalek serta Kecamatan Tugu. Menurut Drs.Totok Rudijanto, MM, bimtek akan diselenggarakan selama 3 hari, Rabu , 29 Mei serta tanggal 3 dan 4 Juni yang bertempat di balai benih Ikan. “Seluruh peserta bimtek berjumlah 75 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan” ungkapnya.  

Adapun narasumber berasal dari Kantor Wilayah Provinsi  BPN RI Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapemas dan Pemdes, Dinas Pendapatan dan Kantor Pertanahan.

Plh Sekretaris daerah, Drs. Ali Mustofa, M.Si dalam sambutannya juga menyadari bahwa masalah pengadaan tanah memang merupakan perkara yang sangat komplek. Menurutnya, rakyat masih membutuhkan tanah sehingga dalam rangka pembangunan masalah tanah sulit dicari. Namun disisi lain, tanah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan pembangunan bukan hanya di daerah tapi juga pada tingkat nasional. “Ketika pembangunan dihadapkan pada kepemilikan tanah masyarakat proses pembebasannya pun disamping menyangkut aspek legalitas , juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya” ujarnya.

Kepada peserta bimtek, Drs. Ali Mustofa, M.Si berpesan agar lebih peka terhadap permasalahan yang mendasar dan sering muncul di masyarakat , salah satunya adalah permasalahan pertanahan tersebut. Sehingga diperlukan sumber daya yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan secara profesional, yaitu pelayanan yang baik, cepat pasti, transparan , mudah , murah, ramah, menyenangkan dan memuaskan.