Bupati Hadiri Rakor Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pada dasarnya harus berada dan menjadi bagian dari system tata pemerintahan  secara nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundangan – undangan yang berlaku di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. dalam hubungan itu, perlu dipahami bahwa peran pemerintahan dan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 24 kewajiban Pemerintah Daerah yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga ketertiban masyarakat dan kesatuan NKRI. Bertempat di Gedung Bhawarasa Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 22 April 2013  diselenggarakan Rapat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, acara ini telah dihadiri oleh Bupati , Kapolres , Dandim 0806 , Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Seluruh Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan tahun 2013.

Dalam pemaparannya Bupati Trenggalek menyampaikan untuk melihat secara sekilas sejumlah kejadian penting yang terkait dengan kehidupan sosial, politik dan keamanan di berbagai wilayah di tanah air, berbagai dinamika dan permasalahan yang kita saksikan antara lain adanya berbagai konflik, kerusuhan dan anarkisme yang menimbulkan korban jiwa dan merugikan sendi – sendi perekonomian masyarakat.  Hampir semua bersumber dari kepentingan organisasi maupun kepentingan individu, ataupu bersumber dari kesukuan, agama, etnis dan kelompok kepentingan. Di dalam praktek kehidupan politik, khususnya pelaksanaan Pilkades dapat dikatakan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan Pilkades di Trenggalek, secara umum relatif berlangsung dengan baik dan lancer, meskipun ada perselisihan antar pasangan calon, namun dapat terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan ketegangan politik yang anarkis dan mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

Di bidang keamanan dan pertanahan, sampai saat ini secara makro kondisi stabilitas keamanan di Kabupaten Trenggalek terkelola dengan baik, walaupun dalam beberapa hal masih perlu pengelolaan lebih lanjut. Konflik – konflik yang terjadi berhasil dilokalisir dan diredam dengan cepat sehingga tidak sampai mengganggu kondusifitas wilayah. Capaian dalam pengelolaan stabilitas keamanan tersebut tidak terlepas dari dukungan aparat keamanan dan aparat teritorial serta elemen masyarakat yang mampu bersinergi dalam sumber daya keamanan yang ada di daerah. Tingkat kepekaan dan respon yang cepat untuk meredam secara dini terhadap setiap gejala gangguan keamanan yang muncul, telah terbukti berperan besar dalam mencegah meluasnya konflik – konflik yang terjadi.

Kasus anarkisme dan kerusuhan di Kabupaten Palopo Sulawesi Selatan baru – baru ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa deteksi dan pencegahan dini harus dilaksankan secara optimal. Dan dalam rangka menyikapi  persoalan – persoalan bangsa tersebut, Presiden RI telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, yang intinya menginstruksikan kepada Menkopolhukam RI, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing melalui pembentukan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di tingkat pusat dan daerah beserta rencana aksinya. Melalui rakor ini kita akan menyamakan pemikiran dan menyatukan tindakan untuk efektifitas pelaksanaan tugas dari tim terpadu tersebut. Keberadaan tim terpadu tersebut sangat diharapkan dapat benar – benar menjadi suatu kesatuan yang solid dan efektif dalam penanganan gangguan keamanan di daerah dan dikoordinasikan oleh kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.

Di akhir paparannya Bupati  berharap kepada semua tim terpadu Kabupaten Trenggalek agar selalu dan terus bahu membahu, peduli, bekerja keras dan saling koordinasi dalam mendukung dan menyukseskan Instruksi Presiden dimaksud.