Potensi pertanian dan perindutrian Kabupaten
Trenggalek ternyata mengundang banyak daerah untuk belajar ke kota penghasil
tempe keripik ini. Pada Kamis, 30 Agustus 2012 rombongan dari Komisi B DPRD
Kabupaten Jember bertandang untuk mengambil ilmu tentang pertanian dan
perindustrian. Rombongan yang terdiri dari 6 orang tersebut, diterima secara
resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Ir.Sukiman, M.Si yang
didampingi Kepala SKPD terkait di Gedung Bhawarasa.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek, Ir.Sukiman, M.Si mengucapkan selamat datang bagi
rombongan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember.
Ir. Sukiman, M.Si sangat mengapresiasi kedatangan rombongan yang ingin “ngudi kaweruh” di Kabupaten berteman hati ini. “ Kunjungan dan silaturahmi semacam ini perlu ditingkatkan tahun tahun berikutnya sebab dengan saling bertemu dan sharing satu sama lain akan dapat mengadopsi program antar kedua daerah” ujarnya.
Ir. Sukiman, M.Si sangat mengapresiasi kedatangan rombongan yang ingin “ngudi kaweruh” di Kabupaten berteman hati ini. “ Kunjungan dan silaturahmi semacam ini perlu ditingkatkan tahun tahun berikutnya sebab dengan saling bertemu dan sharing satu sama lain akan dapat mengadopsi program antar kedua daerah” ujarnya.
Kunjungan kerja selain
bertujuan untuk belajar juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dalam
menggali dan mengelola sektor pertanian dan perindustrian yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan
rombongan Komisi B DPRD Kabupaten jember, Anand Mutanto.
Lebih lanjut
diungkapkan Anand Mutanto, pengelolaan dan pembinaan industri di Kabupaten
Trenggalek yang memiliki ratusan pelaku UKM yang tersebar di berbagai kecamatan
maupun desa dengan aneka macam produk komoditas diharapkan bisa diadopsi oleh
Kabupaten Jember untuk diterapkan disana.
Acara kemudian dilanjutkan
dengan dialog yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, rombongan Komisi B DPRD Kabupaten
Jember meninjau secara langsung beberapa UKM unggulan yang didampingi oleh
Kepala SKPD terkait.