Bupati Ambil Sumpah/Janji terhadap 602 PNS

Tidak seperti biasanya, pengambilan sumpah/janji PNS yang selalu dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji PNS, maka pada Rabu, 30 Mei 2012  pengambilan sumpah/janji PNS lingkup Pemkab Trenggalek terasa berbeda. Pasalnya, sebanyak 609 PNS yang diambil sumpah dan janjinya sebagai PNS ini hanya melafalkan sumpah/janji PNS.

Terkait dengan hal ini, Drs.Ali Mustofa, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek dalam paparannya menjelaskan hal ini dikarenakan peserta yang mengucapkan sumpah/janji PNS ini adalah PNS yang sejak diangkat sebagai PNS belum mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri yang merupakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil . Lebih lanjut  dikatakan oleh Drs.Ali Mustofa, M.Si, ke -609 PNS itu merupakan usulan dari SKPD/Unit kerja lingkup Pemkab Trenggalek yang belum diangkat sumpah/janji. Adapun rincian PNS yang diambil sumpah/janji yaitu golongan IV sebanyak 173 orang, golongan III sebanyak 310 orang, golongan II sebanyak 96 orang dan golongan I sebanyak 30 orang. 

Sumpah/janji PNS yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Trenggalek ini memang sebuah kewajiban yang harus dipenuhi setiap PNS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS khususnya pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS”.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Dr.Ir.Mulyadi WR, MMT dalam sambutannya berpesan agar sumpah/janji PNS yang baru saja diucapkan benar-benar teraplikasikan terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS. “Sumpah/janji saudara ucapkan jangan hanya sebatas terucap di bibir saja, lebih dari itu hayati maknanya dengan hati dan jadikan motivasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari” tandas Bupati. 

Apalagi dengan semakin banyaknya tantangan ke depan yang semakin berat, sumpah/janji PNS ini  diharapkan akan menjadi benteng dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai PNS. “Dengan sumpah/janji yang diucapkan akan memberi kontribusi positif dalam menepis pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi birokrasi” ujar orang nomor satu di Trenggalek ini. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan kembali tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang membahas tentang sistem prestasi kerja. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan jika penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada dua unsur yaitu pencapaian sasaran kerja pegawai dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%. Salah satu kewajiban yang harus dilaksakana oleh PNS kedepan yaitu wajib menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama setahun yang bersifat nyata dan dapat diukur.