Persetujuan 6 ( Enam) Ranperda Menjadi Perda

Setelah melalui proses yang cukup panjang,  7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek hanya 6 Ranperda yang disetujui menjadi Perda pada Senin, 30 April 2012 bertempat di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek.  Adapan keenam Ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang retribusi penggantian biaya cetak peta, Ranperda tentang tata hubungan kerja unsur penyelenggara pemerintah, Ranperda tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Trenggalek, Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Ranperda tentang penanaman modal serta Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Jatim. Sedangkan satu ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 belum bisa disetujui menjadi Perda karena masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. 

Agenda Rapat paripurna persetujuan Ranperda menjadi Perda ini dilaksanakan setelah agenda penyampaian LKPJ Tahun Anggaran  2011 usai. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD S.Akbar Abbas, SE, MM dan dihadiri  para Kepala SKPD,serta pimpinan dari instansi vertikal, BUMN/BUMD dan organisasi wanita di Kabupaten Trenggalek.

Agenda diawali dengan penyampaian laporan oleh masing-masing Pansus secara bergantian. Pansus I  melalui juru bicara Puguh Purnomo, SE, mengungkapkan pansus I telah membahas dua ranperda yaitu ranperda tentang retribusi penggantian biaya cetak pita serta ranperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Trenggalek tahun 2011-2013.  Namun ranperda tentang tata ruang wilayah ini belum selesai dibahas. Hal ini berdasar pertimbangan potensi dari dalam daerah maupun referensi yang di dapat dari luar daerah, kajian akademisi dan konsultasi ke lembaga pemerintah pusat, ternyata ranperda ini masih perlu penyelarasan dan penyesuaian baik teknis maupun  non teknis terkait substansi termasuk legal formalnya.

Selanjutnya, Triono selaku juru bicara Pansus II menyatakan dua ranperda yaitu ranperda  tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Trenggalek dan ranperda  tentang tata hubungan kerja antara penyelenggara pemerintah daerah telah selesai dibahas.

Pansus III melalui juru bicara Siti Mukiarti, S.Ag, M.Ag mengungkapkan bahwa Pansus III telah selesai membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta ranperda tentang penanaman modal. Menurut Siti Mukiarti, S.Ag, M.Ag, Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari 6 BAB dan 65 pasal ini diharapkan mampu memberikan  perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

Sementara itu, Pansus IV yang membahas tentang ranperda penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Jatim melalui juru bicara Kuswanto mengungkapkan ranperda ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

          Agenda selanjutnya dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek. Dari keenam fraksi, empat fraksi yaitu fraksi APRI, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, serta Fraksi PDI Perjuangan menyetujui keenam ranperda menjadi perda. Sedangkan, Fraksi Karya Nasional dan Fraksi PKS masih mempertanyakan satu ranperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Jatim. Namun setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya keenam ranperda disetujui menjadi perda melalui proses final dengan sistem voting terbuka.