Kepala SKPD Pemkab Trenggalek Tandatangani Pakta Integritas

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek menandatangani pakta intregritas di Gedung Bhawarasa Jumat (30/3). Hadir dalam penandatanganan tersebut Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR, M.MT dan Wakil Bupati Trenggalek Kholiq, S.H.

Pakta Integritas merupakan salah satu alat yang dikembangkan Transparency International pada tahun 90-an. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah.

Menurut Inspektur Kabupaten Trenggalek, Joko Wasono,SH,MM penandatanganan pakta integritas di Gedung Bhawarasa hanya simbolis, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Direktur Rumah Sakit, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat. Untuk kepala SKPD yang lain penandatanganan akan dilakukan di Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Bupati Trenggalek dihadapan seluruh kepala SKPD menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas ini salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999.

“Penandatanganan Pakta Integritas merupakan salah satu awal dalam melaksanakan pakta integritas yang berisi pernyataan atau janji pada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melaksanakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ucap Bupati.

“Penandatanganan pakta integritas ini harus dilakukan oleh seluruh pejabat struktural dan PNS lainnya, oleh karena itu kepada para kepala SKPD harus ditindaklanjuti kepada seluruh bawahannya. Dan diharapkan melalui momentum ini sebagai tonggak dan pondasi dalam melaksanakan pemerintahan yang baik di Pemkab Trenggalek sebagai bingkai reformasi birokrasi sehingga tujuan kita membangun Trenggalek bisa terwujud.

Sementara itu, untuk Bupati Trenggalek telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas pada 6 Maret yang lalu bersama dengan Bupati dan Walikota seluruh Jawa Timur serta semua kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disaksikan oleh Wakil ketua KPK Busyro Muqodas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Gedung Grahadi Surabaya.