Bupati Trenggalek : Minimal 40 % Lelang Harus Gunakan LPSE

Bupati Dialog Tentang LPSE

Salah satu Instruksi Presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 bahwa dalam rangka pelaksanaan transparansi prosess pengadaan badan publik pemerintah sekurang-kuranya 40 persen dari seluruh belanja pemda yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membuat LPSE untuk melaksanakan Inpres tersebut. LPSE di Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan resmi dilaunching pada Selasa (17/04) kemarin di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Hadir saat launching tersebut Bupati Trenggalek, Ketua DPRD Trenggalek, Forpimda, Sekda Trenggalek, Asisten Sekda, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Ketua Kadin Trenggalek dan Ketua Asosiasi penyedia barang/jasa se Kabupaten Trenggalek.

Dalam sambutannya, Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR, M.MT mengucapkan terimakasih kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara ini. “sehingga dengan adanya acara ini diharapkan semua pihak akan mengetahui kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik” ucap Bupati.

Lanjut Bupati bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu dimanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yakni dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pada kesempatan itu Bupati Trenggalek menekankan kepada semua SKPD untuk melaksanakan lelang minimal 40 persen dengan menggunakan secara elektronik, ini tidak bisa ditawar lagi karena merupakan amanat perpres 54 tahun 2010. “Kalau semuanya atau 100 persen ingin memakai lelang secara elektronik juga tidak apa-apa namun sesuaikan dengan kemampuan saudara” imbuh Bupati.

Dengan LPSE, semua pihak dari manapun boleh ikut lelang karena sifat LPSE sudah nasional. “Sehingga kepada semua pihak, profesionalisme harus diutamakan karena kalau tidak, kita tidak bisa mencegah pihak dari manapun untuk masuk, ini menjadi tantangan penyedia barang dan jasa” kata Bupati dalam sambutannya.

Paparan Tentang LPSE

Bupati mengharapkan dengan adanya LPSE, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Trenggalek akan  dapat meningkatkan efisensi, efektifitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel dalam proses pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Kepada Ketua Kadin dan Asisiasi, Bupati meminta tentang LPSE disosialisasikan kepada seluruh anggotanya, karena akhir bulan ini akan dimulai tender secara keseluruhan sehingga harus disiapkan baik kepada seluruh SKPD maupun penyedia barang dan jasa. 

Dalam launching LPSE juga disampaikan paparan tentang pengenalan LPSE oleh Kabid Kominfo, Suprapti. Dalam paparannya Kabid Kominfo mengatakan bahwa LPSE adalah suatu unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. LPSE Kabupaten Trenggalek bisa diakses di lpse.trenggalekkab.go.id