Wakil Bupati Buka Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintahan

Dengan semakin tingginya kebutuhan akan tanah maka peningkatan tertib administrasi pertanahan di semua tingkatan khususnya di desa dan kelurahan juga semakin diperlukan. Berangkat dari fakta inilah, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Trenggalek melaksanakan bimbingan teknis administrasi pertanahan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan desa pada Senin, 19 Maret 2012 bertempat di Aula eks Kantor Diklat Aparatur dan Masyarakat.

Fakta ini disampaikan oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Drs. Totok Rudijanto, MM dalam laporannya   bahwa kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan tidak dibarengi dengan persedian tanah yang  memadai,maka hal
  ini  merupakan faktor utama munculnya berbagai masalah pertanahan yang tidak pernah kunjung selesai. “Oleh karena itu diperlukannya aparatur untuk meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanahan ditingkat Kabupaten, kelurahan dan desa “ jelasnya.

Dengan diadakannya diklat aparatur menurut Drs. Totok Rudijanto, MM diharapkan akan meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang tertib administrasi pertanahan. Terutama meningkatkan kepedulian aparatur dalam dokumen2 tanah di desa.

Selain itu, ke 80 orang yang mengikuti diklat mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani konflik sengketa tanah lokal. Seusai mengikuti diklat ini, para aparatur juga akan semakin mengetahui dan memahami peraturan perundangan di bidang pertanahan.  

Diungkapkan oleh Drs. Totok Rudijanto, MM, ke -80 orang yang mengikuti diklat administrasi pertanahan berasal dari seluruh SKPD di lingkup Pemkab Kabupaten Trenggalek.  Bimtek ini akan diselenggarakan selama dua hari .

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Kholiq, SH, M.Si dalam sambutannya berpesan kepada semua aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat di daerah baik di kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan melaksanakan  tertib administrasi di bidang pertanahan. Yang tak kalah pentingnya para aparatur pemerintah agar menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam membantu penanganan/penyelesaian sengketa/konflik tanah di masyarakat. Menurut Kholiq, SH, M.Si mengupgrade ilmu dengan terus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan juga sangat dianjurkan. Lebih lanjut  Wakil Bupati berpesan agar semua peserta serius dalam mengikuti bimbingan teknis sampai dengan selesai. “Sehingga nantinya dapat mengimplementasikan di tempat kerja masing-masing”.