Evaluasi Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2011

Asisten Pemerintahan Menyampaikan Pengelolaan Keuangan
pada Pemerintahan Desa Tahun 2011

Dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Trenggalek pada Kamis, 15 Desember 2011 kemarin juga  disampaikan laporan realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang dikelola desa pada tahun 2011 sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Desa se-Kabupaten Trenggalek memperoleh dana yang tidak sedikit. Besaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan desa pada tahun 2011 secara keseluruhan berjumlah Rp. 41.878.371.500 (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah. Dan pada tahun 2012 akan terdapat peningkatan sebesar 1,56 %, sehingga pada tahun depan total besaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa menjadi Rp. 42.533.075.317 (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Dari total belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang diberikan desa pada tahun 2012 tersebut untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah 16.400.000.000 atau sebesar 14,85 % dari penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga melebihi dari ketentuan dimana dana yang harus dibagikan kepada desa minimal 10 % dari dana perimbangan netto.

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa tahun 2011 terdiri dari bagi hasil pajak daerah (Rp. 730.570.000,00), bagi hasil restribusi daerah (Rp. 987.321.500), bantuan alokasi dana desa (Rp. 16.400.000.000,00), bantuan pemilihan kepala desa(Rp. 25.000.000,00), bantuan tambahan penghasilan tetap (Rp. 14.255.480.000,00), bantuan pembangunan infrastruktur (Rp. 9.120.000.000,00), dan bantuan purna tugas aparatur(Rp. 360.000.000).

Berdasarkan data realisasi ADD Tahun 2011 dari Bagian Pemerintah Desa, untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Pemerintah (BOP) Desa  terdapat 10 desa yang  belum menyerahkan laporan penggunaan  untuk tribulan II,  sehingga belum bisa merealisasikan anggaran BOP untuk tribulan III dan IV. Sedangkan Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk tahap II belum terealisasi 12 desa karena belum melaporkan SPJ tahap I. Sedangkan untuk tahap III yang belum terealisasi sebanyak 75 desa, karena Belum lapor SPJ tahap II dan II serta BOP tribulan III dan IV.

Dalam pelunasan PBB sampai dengan tangal 14 Desember 2011 terdapat 2 desa yang belum melunasi PBB yaitu Desa Sumberejo Kecamatan  Durenan dan Desa Petung Kecamatan Dongko. Sedangkan untuk kelurahan, Kelurahan Surodakan dan Kelutan juga belum lunas PBB.

Mengenai pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang dapat menyerap ADD sesuai dengan Perbup No. 16 Tahun 2011 terdapat sejumlah 99 BUMDes dengan klasifikasi Baik dan Sedang. Kecamatan Durenan merupakan kecamatan yang terbaik dalam pengelolaan BUMDes karena  seluruh BUMDes di Kecamatan Durenan masuk klasifikasi baik (12 desa) dan sedang (2 desa). Sedangkan kecamatan yang sebagian besar BUMDesnya masuk klasifikasi kurang adalah Kecamatan Pule (70% atau 7 desa) dan Karangan (66,67% atau 8 desa). Diharapkan Camat yang BUMDesnya masuk klasifikasi kurang untuk memberikan pembinaan sehingga dapat mengurangi jumlah BUMDes yang masuk klasifikasi kurang dan bisa belajar ke Kecamatan Durenan. [tim-Humas]