Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2012 Memasuki Laporan Komisi-Komisi

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek dengan agenda Laporan Komisi-Komisi dalam rangka pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Kabupaten Trenggalek telah digelar pada Jumat pagi, 25 Nopember 2011 bertempat di Ruang Sidang DPRD. Rapat paripurna yang  dipimpin oleh Ketua DPRD, S.Akbar Abbas, SE, MM dan diikuti 34 anggota DPRD dan hadiri Bupati TRenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT, Wakil Bupati, Kholiq, SH, M.Si, para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Trenggalek serta para pimpinan organisasi wanita. 

 Komisi I dalam laporan yang disampaikan  juru bicaranya,  Komarudin,  memberikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan APBD  tahun anggaran 2012. Menurut Komisi I, terkait aspek pendapatan daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk lebih membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha ekonomi masyarakat secara maksimal.  Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga tujuan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil (pro poor budgeting) bisa terwujud.Komisi I juga menyoroti tentang keberadaan tenaga honorer yang belum rapi dalam penataannya. Terkait hal ini,  Komisi I meminta BKD untuk segera membuat kebijakan yang tegas terkait dengan penataan tenaga honorer. 

Komisi II, melalui juru bicaranya, Ambar Mualib, mengkritisi tentang pengamanan asset tanah maupun bangunan yang belum jelas status dan kepemilikannya. Untuk menghindari potensi sengketa dan konflik, Komisi II meminta agar lembaga baru yang segera dibentuk, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera  melakukan langkah-langkah pengamanan aset tanah dengan melakukan inventarisasi yang lebih tertib. Terkait dengan potensi wisata di Kabupaten Trenggalek yang memilki kontribusi besar pada PAD, omisi II mengharapkan agar  pemungutan retribusi di obyek wisata segera dilakukan pembenahan terutama sistem pemungutannya dan penataan petugas pengawasannya.

Selanjutnya, Komisi III melalui juru bicara Mugianto, S.Pd lebih menitik beratkan kepada perbaikan sarana dan prasarana yang ada di lapangan. Salah satu yang dianggap cukup penting untuk segera diselesaikan adalah pembangunan jembatan Gondoarum di Kecamatan Panggul.  Agar perekonomian masyarakat semakin meningkat, Komisi III juga meminta Pasar Agrobis Kampak untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarananya “Dengan beroperasinya pasar Agrobis Kampak diharapkan segera memberikan kontribusi pendapatan bagi Daerah serta berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.” Lanjutnya.

Komisi IV melalui juru nbicaranya, Adib Joko Suntoro, S.H,  berpendapat bahwa pemerataan guru didaerah pegunungan dan daerah datar masih belum seimbang. Untuk mengatasi masalah ini ini, Komisi IV mengusulkan untuk melakukan pemerataan penempatan. “Tidak perlu mengangkat CPNS, hanya perlu melakukan pemerataan saja dan penempatannya menyesuaikan dengan bidang studynya” ungkapnya. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, Komisi IV meminta agar program bantuan infrastruktur perdesaan, bantuan stimulan dan PNPM Mandiri Pedesaan perlu untuk ditingkatkan guna merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Selain itu, anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan dan pembenahan rumah kurang layak huni diminta untuk ditambah.[tim-hms]