Enam Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2012

        Berselang satu minggu dari penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2012 oleh Bupati Trenggalek,   kemarin, Jum'at 18 Nopember 2011 telah digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap pembahasan Ranperda  tentang APBD Kabupaten Trenggalek  tahun anggaran 2012 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Trenggalek.  Rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh S.Akbar Abbas, SE, MM dan diikuti 34 anggota dewan ini dihadiri oleh Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Trenggalek, para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Trenggalek, pimpinan instansi vertikal serta ketua organisasi wanita. 

         Fraksi Karya Nasional yang mendapat giliran pertama, melalui juru bicaranya, Akhmad Jauhari,  dalam pandangan umumnya antara lain mengkritisi masih kurangnya mutu pendidikan terutama di daerah pedesaan dan pegunungan.  Selain itu, pelayanan di bidang kesehatan oleh petugas kesehatan, terutama terhadap masyarakat yang menggunakan SKTM juga dinilai kurang maksimal.  Fraksi Karya Nasional menyarankan agar Pemerintah Daerah  lebih berani melakukan efisiensi, efektifitas birokrasi pelayanan  pada masyarakat. Terkait rencana membangun gedung hemodialisa [cuci darah] di RSUD, Fraksi ini mempertanyakan apakah peralatan dan tenaganya sudah disiapkan.
      Melalui juru bicaranya, Dra. Sukarti, Fraksi PDI Perjuangan   mengungkapkan bahwa untuk mendongkrak kenaikan PAD maka Pemerintah Daerah  harus memiliki strategi yang pas dan sesuai dengan keadaan Kabupaten Trenggalek terutama untuk objek-objek wisata. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan supaya pengelolaan objek-objek wisata tersebut melibatkan pihak investor. “Terutama pengelolaan objek-objek wisata yang menjadi andalan untuk mendongkrak PAD” tegasnya. Terkait rusaknya infrastruktur, Fraksi ini minta agar perbaikan jalan Kampak - Menjungan mendapatkan prioritas pada tahun 2012.

       Fraksi Amanat Pratiot Rakyat Indonesia (APRI) melalui juru bicaranya, Jauzi Turseno,  mempertanyakan tentang pembangunan ruas jalan alternatif Gemaharjo - Prigi yang menurut Fraksi APRI  masih belum tuntas pengerjaannya. Selanjutnya, terkait dengan pembangunan RSUD dr. Soedomo, Fraksi ini mempertanyakan apakah pembangunan fisik konstruksi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan master plan  yang ada atau memang tidak ada master plannya. Fraksi APRI juga mempertanyakan tentang pelaksanaan kongkrit pada program pengelolaan budaya untuk fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya yang dialokasikan anggaran cukup besar.

       Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Rony Muhtarom, SH sangat mendukung terkait  rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baru diluar pajak dan retribusi dengan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber daya alam dan optimalisasi pengelolaan uang kas daerah yang menganggur (idle money). Namun demikian,  Fraksi ini juga meminta penjelasan tentang perincian jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada  BUMD maupun perusahaan milik swasta. Terhadap penyertaan modal tersebut akan dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam  untuk mengetahui efektifitasnya penyertaan modal dimaksud.

     Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum yang  disampaikan oleh Mugiyanto, SPd.  meminta penjelasan tentang arah sasaran belanja hibah, besarnya serta mekanisme penyaluran serta format pertanggungjawabannya.  Terkait dengan PDAU  yang selama ini masih dirasa stagnan perkembangan usahanya, Fraksi ini meminta  penjelasan tentang langkah-langkah kongkrit dalam upaya optimalisasi usahanya. Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan tentang minimnya alokasi  anggaran pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2012.

      Terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicara, Sugiyamto, mengkritisi  tentang naiknya anggaran pembangunan untuk RSUD dr.Soedomo yang cukup besar, apakah kebijakan ini sudah tepat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Fraksi Partai Keadilan juga mempertanyakan tentang alokasi anggaran  pembebasan tanah untuk JLS dan Bendungan Tugu  senilai hampir  Rp. 17 milyar apakah sudah memenuhi kewajaran dan keadilan dalam rencana mekanismenya.  [tim]