Gubernur Lantik Pejabat Eselon II, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek

Birokrasi memang harus patuh pada hierarkis yang normative, tetapi apa yang disuguhkan harus dengan kelenturan dan tidak kaku. Pejabat hendaknya juga bisa menyesuaikan hierarkis normatif  setiap ada perubahan pada visi dan misi.

Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Senin (10/10)

Menurut Gubernur, Sekda adalah pejabat tertinggi di birokrasi. Oleh sebab itu mereka harus mempunyai kapasitas pemikiran yang bisa menampung berbagai aspirasi dan menyiapkan keputusan politik dari birokrasi, namun tidak lepas dari norma dan hierarki  yang ada.

Rakyat menghendaki penguatan dalam etika birokrasi, artinya pemerintah harus hadir dalam setiap kesulitan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena Jatim dijadikan model zona integritas, semua sistem pelayanan publik harus terukur baik dari biaya, waktu maupun syarat-syaratnya. Selain itu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk protes. “Image itu penting karena Pemprov dibangun dengan image, maka di lingkup birokrasi harus selalu melakukan koordinasi,”  katanya. 

Pembangunan harus bisa menarik masyarakat yang termarginal, seperti  gepeng (gelandangan dan pengemis), anjal (anak jalanan), orang gila. Semua itu merupakan tanggung jawab negara, maka harus diurus dengan hati nurani. “Mengurus orang miskin tidak akan pernah selesai, tapi paling tidak jumlahnya berkurang. Oleh karena itu tidak bisa dihitung dengan efisiensi, tapi harus berupa efektifitas program,” ujarnya.    

Gubernur menambahkan, salah satu permasalahan yang dihadapi Jatim adalah kekeringan melanda pada 651 desa. Yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebanyak 483 desa, sedangkan 168 desa menjadi tanggung jawab kabupaten masing-masing. Sedangkan mengenai pelantikan ini, Gubernur  menyampaikan bahwa pelantikan ini sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2010 junto PP Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat I. Dalam hal ini Gubernur berwenang menetapkan Sekda Kabupaten/Kota.

Pejabat eselon II yang dilantik adalah Ir. Cipto Wiyono, MSi, yang sebelumnya menjabat sebagai Seklretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan Prov Jatim di Bojonegoro menggantikan Drs. Soekardi, MSi yang sekarang menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. Sedangkan Ir. Sukiman, MSi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten. Trenggalek. Kemudian, Dr. Idrus, MSi sebagai Kepala Dinas Sosial Prov Jatim, bertukar posisi dengan Ir. Mustofa Chamal Basya, MM sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan

Hadir dalam acara adalah Bupati Madiun, Wakil Bupati Trenggalek dan beberapa Kepala SKPD Pemprov Jatim, dan pejabat di lingkungan Kabupaten  Trenggalek dan Kabupaten. Madiun. (Humas Pemprov Jatim)