DPRD Kabupaten Trenggalek Syahkan Perda Perubahan APBD Tahun 2011

DPRD Kabupaten Trenggalek, pada hari Rabu, 28 September 2011 menggelar Rapat Paripurna dengan acara Pandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2011. Rapat yang dipimpin  oleh Ketua DPRD Kabupaten  Trenggalek, S. Akbar Abbas, SE, MM ini diikuti oleh 35 orang anggota DPRD dari keseluruhan  45 orang anggota. 

Dalam RPAPBD tersebut, secara global dari sisi pendapatan berjumlah Rp. 935.467.630.867,94 sedangkan dari sisi belanja berjumlah Rp. 1.014.682.331.698,20 dengan defisit anggaran sejumlah 79.214.700.830,26. Sedangkan dari sisi pembiayaan, jumlah penerimaannya sebesar Rp. 82.646.700.830,26 dan jumlah pengeluarannya sejumlah 3.250.000.000,00 sehingga surplus 79.214.700.830,26. Dengan demikian  dapat menutup defisit.

Pada pandangan akhirnya,  ke enam Fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD yang diajukan oleh pihak Eksekutif dengan menyampaikan dengan beberapa catatan dan saran. Fraksi Karya Nasional (FKN) dalam pandangan akhirnya yang disampaikan Ahmad Jauhari mengharapkan  tidak ada Silpa  [sisa lebih] anggaran pada akhir tahun anggaran 2011. FKN juga mengingatkan agar APBD pro rakyat segera dilaksanakan. Selain itu, Frkasi ini  juga mengkritisi draft Rancangan Perubahan APBD yang berubah-ubah.

Selanjutnya, Fraksi PDI-P (FPDI-P) melalui juru bicaranya Triono, berharap agar semua kegiatan yang telah direncanakan agar segera dilaksanakan, karena berpacu dengan cuaca  yaitu segera datangnya musim hujan  dan  adanya potensi bencana yang ada di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, juga mengharapkan agar segera dilaksanakan  pembahasan APBD tahun 2012 agar dapat disyahkan pada tahun 2011 ini. FPDI-P juga mengingatkan pihak eksekutif untuk memperhatikan rekomendasi DPRD terhadap LHP DPR RI  terhadap APBD tahun 2010.

Sedangkan Fraksi Amanat Patriot Republik Indonesia [APRI]  dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh Jumani mengharapkan agar belanja daerah didasarkan pada kebutuhan riil  serta hindari duplikasi kegiatan padaSKPD. Fraksi APRI juga berharap agar dalam melaksanakan kegiatan  memprioritaskan kebutuhan yang mendesak untuk orang banyak dan sedapat mungkin menghindari Silpa.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dalam pandangan akhirnya melalui juuru bicaranya Rony Muhtarom, SH mengharapkan agar eksekutif cepat tanggap dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak. F-KB juga berharap agar eksekutif memperhatikan catatan-catatan serta sara-saran yang telah di sampaikan oleh Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi DPRD Kabupaten  Trenggalek.

Melalui juru bicaranya, Yughro Hariyanto, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menyatakan bahwa andaikata  ada Silpa pada akhir tahun anggaran,.  hendaknya dari pendapatan asli Daerah (PAD) yang melampaui target, bukan karena kegiatan yang tidak dilaksanakan. Untuk belanja hibah diharapkan eksekutif mengikuti petunjuk teknis yang ada, demikian juga dengan bantuan sosial. F-PD menyarakan agar belanja subsidi yang sebelumnya diarahkan untuk subsidi bunga perbankan dari para pelaku Usaha Kecil Menengah, ke depan agar  diubah untuk mensubsidi biaya produksi, sehingga harga barang yang dihasilkan terjangkau  masyarakat. Misalnya untuk biaya produksi batik, sehingga diharapkan masyarakat di Kabupaten Trenggalek mampu membeli batik khas Trenggalek. Selain itu, F-PD juga menyarankan agar eksekutif menghemat anggaran dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Fraksi PKS, melalui Alwi Burhanudin sebagai juru bicara mengharapkan agar Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) segera dilengkapi. Selain itu Frkasi PKS mewacanakan perlunya rekayasa perpolitikan, sehingga terbentuk  dua arus utama politik di DPRD Kabupaten Trenggalek,  dengan tujuan untuk memudahkan pengambilan  keputusan.

Dalam sambutannya, Bupati Trenggalek, Dr. Ir.  Mulyadi WR, MMT menyampaikan rasa terimakasihnya kepada anggota DPRD atas kerja kerasnya sehingga Perubahan APBD ini segera terselesaikan. Bupati juga menyampaikan informasi bahwa Provinsi Jawa Timur  melalui Perubahan APBD Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk membantu  pembangunan  Bagian Bawah Jemabatan Bungur, Desa Karang Turi Kecamatan  Munjungan .  Terkait kerusakan jalan Kampak - Munjungan, Bupati menyatakan telah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk membangun jalan tersebut  sebagaimana yang telah dilakukan terhadap jalan Durenan - Watulimo,  karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut terlalu besar untuk Pemkab Trenggalek.

Mengenai pembangunan kembali  infrakstruktur yang rusak di Kecamatan  Panggul , Kecamatan  Munjungan dan Kecamatan  Dongko akan diprioritaskan.  Pada tahun anggaran 2011 ini melalui PAK telah dialokasikan anggaran untuk membeli 2 unit Walles  untuk ditempatkan di Munjungan dan Panggul dan telah disetujui DPRD, dengan harapan  untuk mempermudah perbaikan jalan. Ke depan tidak  hanya  2 kecamatan yang mendapatkan wales, tetapi kecamatan di pegunungan lainnya.

Sedangkan untuk Dam Semarangan di Desa Bendoagung Kecamatan  Kampak, Bupati menyampaikan bahwa akan segera dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan syarat  Pemkab Trenggalek telah menyediakan DED (Detail Engineering Design). Demikian juga dengan Embong Tambong di Kecamatan  Pule  serta  Jembatan Bungur di Kec. Munjungan, "Syukurlah  DPRD telah menyetujui anggaran untuk DED tersebut" ungkap Bupati mengakhiri sambutannya. [#]