Bupati Hadiri Peringatan HUT ke-8 PPAD

     Dalam rangka memperingati HUT ke-8 Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2003, sekitar 100 purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dari Kabupaten Trenggalek berkumpul di Hotel Gotong Royong pada senin 12 September 2011 yang juga dihadiri oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR, MMT.
      “Organisasi harus mempunyai manfaat kedalam dan keluar, dalam arti mampu memberikan manfaat bagi anggotanya dan untuk lingkungan dimana organisasi tersebut berada” ungkap ketua PPAD Kabupaten Trenggalek, Mayor Purnawiraman Sakoer saat memberikan sambutannya. Diharapkan PPAD ini dapat menyatupadukan potensi purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam satu wadah organisasi.
     PPAD bukan organisasi politik namun organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri para purnawirawan dari Angkatan Darat, Warakawuri, Pensiunan PNS dalam jajaran TNI Angkatan darat serta warga Negara yang berjasa terhadap PPAD yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamaskan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pansasila dan UUD 1945 serta ikut membantu pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. “Marilah waktu yang masih ada ini kita gunakan untuk kepentingan masyarakat” tambah Mayor Purn. Sakoer.
     Dalam kesempatan itu, Bupati Trenggalek mengharapkan agar  PPAD membantu untuk mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten Trenggalek, baik yang sudah berjalan seperti mempermudah proses perijinan, Samsat Drive Thru, e-KTP serta pembangunan infrastruktur terutama jalan yang rusak,  maupun program-program yang akan dilaksanakan. Untuk mempercepat pembangunan jalan yang rusak pada Rancangan Perubahan APBD 2011 akan dialokasikan dana untuk pengadaan Wales yang selanjutnya  akan ditempatkan di Kecamatan Munjungan dan Panggul, mengingat lokasinya yang jauh dari Ibukota Kabupaten.
     Selain itu Bupati juga menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila ada indikasi mulai terkikis dalam kehidupan masyarakat. Sering dijumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan pancasila mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia yang potensi merusak keutuhan bangsa. “Mari kita jaga Bangsa Indonesia, karena ada tidaknya bangsa ini tergantung kepada semua masyarakat Indonesia” ajak Bupati. [tg/ys]