Untuk Menjaga Mutu Bangunan, Bupati Minta Para Pengawas Lapangan Bersikap Tegas

Berdasarkan hasil evaluasi maupun hasil pengamatan di lapangan, banyak hasil kegiatan atau proyek fisik konstruksi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 yang lalu kualitasnya jauh dari harapan. Menurut Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT hal tersebut paling tidak disebabkan oleh hal. Pertama,  lemahnya pengawasan pada saat pelaksanaan proyek oleh para rekanan dan yang kedua merupakan dampak tender bebas. Sering kali untuk memenagkan tender suatu proyek, rekanan membuat  penawarab serendah mungkin, jauh dari perhitungan rasional, sehingga  ketika proyek dikerjakan, maka kualitasnya tidak maksimal.
Agar hal tersebut tidak terulang pada tahun 2011 ini dan demi mewujudkan hasil kegiatan atau proyek yang berkualitas,  Bupati Trenggalek, Senin siang, 6 Juni 2011  mengundang para Kepala SKPD terkait, Pejabat Pembuat Komitmen [PPK], pengawas lapangan, pemeriksa barang  serta penerima barang  dengan agenda  Rapat Kordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 bertempat di Graha Bhawarasa Kabupaten Trenggalek.

Dalam kesempatan ini, Bupati Trenggalek mengharapkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, terutama para pengawas lapangan   mempunyai integritas tinggi serta bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan. “Jika di lapangan Saudara mendapati pelaksanaan proyek menyimpang dari  ketentuan, silakan segera bertindak sesuai ketentuan. Jika memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, silakan ditolak, jangan takut ”,ujar Bupati. Sedangkan untuk SKPD yang mempunyai proyek banyak, namun jumlah pengawas lapangan terbatas, Bupati menyarankan untuk menggunakan jasa konsultan  maupun BPKP.
Khusus kepada pengawas lapangan yang mengawasi pembangunan jembatan, Bupati meminta untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan. Mengingat seiring bertambahnya waktu, beban jembatan semain berat karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu kualitas jembatan harus bagus. Selain itu, dalam proses pengecoran jembatan, minimal menggunakan molen, sedangkan untuk untuk jembatan besar Bupati meminta  menggunakan ready mix, sehingga kualitas beton terjamin.

Kepada instansi teknis, Bupati menginstruksikan untuk membekali pengawas lapangan dengan ilmu dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya. Bupati memberikan contoh melakukan pengetesan pasir yang digunakan untuk beton secara manual. "Ambil pasir kering dan genggam, setelah itu lepaskan genggaman tangan. Jika pasir tetap menggumpal, maka pasir tersebut tidak bisa untuk pekerjaan beton, karena kandungan tanahnya banyak. Sebaliknya bila pasir terurai lepas setelah genggaman dilepas, maka pasir tersebut bisa digunakan" ungkap Bupati yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum selama 12 tahun ini.  “Hal-hal sekecil ini wajib diketahui oleh para pengawas”,lanjut Bupati.

Selain itu,para pengawas juga harus dibekali dengan perangkat/peralatan yang memadai. Misalnya, untuk pengawas lapangan pembuatan jalan hotmix, harus dibekali dengan termometer. Sehingga pengawas benar-benar dapat melakukan pengujian suhu aspal hotmix sebelum  dihamparkan ke jalan. Karena kalau suhunya sudah di bawah ambang batas dan dipaksakan dihamparkan di jalan, maka aspal hotmix tersebut tidak akan bertahan lama. Sedangkan pengawas lapangan proyek bangunan yang lain juga harus dibekali dengan alat untuk mengukur diameter besi, sehingga bisa mengetahui secara pasti ukuran besi yang dipasang.

Khusus untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan [BMP], Bupati meminta untuk menambah alat penguji beton berbentuk kubus yang terdapat di laborat. Karena setelah melakukan sidak di Dinas BMP beberapa waktu lalu, Bupati memandang bahwa jumlahnya masih kurang. Selain itu, Dinas BMP diminta untuk mencari alternatif lain untuk pengambilan pasir selain dari pasir Brantas. “Mengingat  jumlah pasir Brantas atau biasa disebut pasir Ngujang yang  sudah mulai dibatasi untuk pengambilan dari luar kota”, tuturnya.

Semua SKPD juga harus berani mengklaim kepada pihak rekanan jika perkerjaanya tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak. Baik itu dari segi ketepatan waktu pelaksanaan maupun kualitasnya. Bupati menegaskan bahwa semua proses pengadaan barang/jasa bukanlah permainan, namun merupakan amanat yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. [okt/ys]