Pelatihan Pendataan Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau Tahun 2011

       Sensus ternyata tidak hanya digunakan untuk mendata jumlah penduduk di suatu wilayah saja. Pada bulan Juni 2011 mendatang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mengadakan penghitungan jumlah sapi dan kerbau secara nasional. Guna mensukseskan pendataan ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik mengadakan Pelatihan Pendataan Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011. Acara ini dibuka oleh Bupati Trenggalek pada hari Senin, 23 Mei 2011 bertempat di Aula Hotel Hayam Wuruk Trenggalek.

Menurut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Trenggalek, Dandut Supriyanto, S.P. pelatihan ini diikuti oleh 280 peserta yang terdiri dari 227 orang Petugas Pencacah Lapangan (PCL), 39 pengawas, serta 14 Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). “Para petugas ini diambil dari mitra BPS yang telah berpengalaman dalam melakukan pendataan”, tutur Dandut. “Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk menyamakan persepsi serta memberikan pengetahuan kepada petugas pencatatan sehingga data yang akan didapatkan semakin valid”,lanjutnya.

Pelatihan ini, lanjut Dandut, telah mulai dilaksanakan pada hari Jumat (20/5),  namun karena situasi yang tidak memungkinkan pembukaan baru bisa dilaksanakan pada hari Senin ini dan akan dilaksanakan bergilir selama 5 hari hingga tanggal 31 Mei 2011. Adapun tujuan khusus diadakannya PSPK itu sendiri adalah untuk mengetahui secara pasti jumlah populasi dan produksi daging sapi maupun kerbau untuk digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan terkait penyediaan daging nasional.

Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR. MMT ketika memberikan sambutan menyampaikan dukungannya terhadap acara ini. “Dengan mengetahui secara pasti populasi jumlah sapi dan kerbau, dapat membantu Pemkab Trenggalek dalam menyusun kebijakan yang semakin Pro Rakyat”, ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pendataan nanti, Bupati mengharapkan kepada semua petugas untuk melakukan survey yang benar-benar obyektif dan valid sehingga data dapat dipertanggungjawabkan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Selain itu, para petugas diharapkan dapat menjadi penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, dengan memberikan pengarahan tidak bolehnya melalukan penyembelihan terhadap sapi betina, karena dapat mengakibatkan berkurangnya populasi sapi. “Lebih baik, sapi jantan saja yang disembelih. Karena untuk peranakan, saat ini bisa menggunakan inseminasi buatan”, lanjutnya.

Disamping itu, Para Petugas hendaknya dapat mengetahui potensi hewan apa yang dapat dikembangkan di desanya masing-masing. “Sehingga ketika ada bantuan hewan ternak, dapat disalurkan ke wilayah yang benar-benar tepat dan dapat dikembangkan secara maksimal”, ungkap Bupati.

Bupati juga mengharapkan kepada BPS untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. “Kalau bisa, ketika ada sapi atau kerbau yang mati, pada hari itu juga data sudah bisa diupdate”, pungkasnya. [okt]