Bupati Serahkan Pass dan Sertifikat Kapal Kepada Nelayan Munjungan

Kabupaten Trenggalek dengan pantainya yang membujur sepanjang 96 km di  selatan Pulau Jawa bagian barat  dan tersebar di tiga kecamatan sangat memungkinkan untuk dikembangkannya potensi perikanan dan kelautan. Namun hal ini terkendala dengan masih minimnya kapal-kapal yang dimiliki oleh para nelayan untuk dapat mengambil ikan di tengah laut. Salah satu langkah untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) mengadakan acara pembinaan kepada para nelayan di Kecamatan Munjungan yang mengambil lokasi di Balai Desa Masaran.

Disampaikan oleh Ulang Setyadi, SH, M.Si. Kepala Dinas Hubkominfo Kabupaten Trenggalek bahwa tujuan diadakan acara ini adalah untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada kelompok nelayan di Kecamatan Munjungan agar mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembinaan ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Rabu, 11 Mei 2011 dengan mendatangkan narasumber yaitu Bupati Trenggalek, Badan Sar Nasional (Basarnas), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta dari Hubkominfo sendiri.

Selain pembinaan, dalam acara ini juga diserahkan Pass dan Sertifikat Kapal kepada 275 nelayan yang terdapat di Kecamatan Munjungan. Pass dan sertifikat kapal sangat diperlukan oleh para nelayan untuk bisa berlayar di laut lepas, karena apabila tidak memiliki dua dokumen, ini para nelayan bisa ditangkap ketika berlayar di daerah lain. “Pass dan sertifikat kapal ini ibarat BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor”, ujar  Ulang Setyadi. Untuk mengurusnya tidak diperlukan biaya, para pemohon cukup mengajukan permohonan ke Dinas Hubkominfo dengan dilengkapi surat keterangan dari pembuat kapal, Kepala Desa serta Camat wilayah masing-masing.

Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR. MMT. dalam sambutan sekaligus pembinaanya menyampaikan bahwa selama ini potensi laut yang ada di Trenggalek cenderung dilupakan. “Penyerahan pass dan sertifikat kapal ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Trenggalek dalam mengembangkan pemanfaatan  potensi perikanan dan kelautan”, tuturnya.

Bupati memandang kendala yang dihadapi para nelayan sehingga memperoleh hasil ikan yang kurang maksimal adalah masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi. Misalnya kapal yang digunakan masih berukuran kecil sehingga tidak mampu menahan gempuran ombak di tengah laut. Selain itu, nelayan masih menggunakan tenaga manual untuk menarik jaring yang disebar, sehingga  banyak ikan yang lepas sebelum sampai kapal. Di kabupaten lain, jaring ditarik dengan tenaga diesel sehingga ikan-ikan yang telah tertangkap tidak sempat untuk melepaskan diri dan waktunya lebih cepat, sehingga ikan yang tertangkap relatif lebih segar.

Masih banyaknya potensi yang laut yang belum digarap secara optimal semisal lobster, mendorong Bupati Trenggalek untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya agar segera membuat terobosan-terobosan baru dalam mengembangkannya, misalnya dengan upaya budi daya. “Kalau bisa membudidayakan lobster, saya optimis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, karena  harga lobster cukup tinggi”, ungkap Bupati.

Dalam waktu dekat ini Bupati juga telah merencanakan akan mengadakan pertemuan dengan bupati  di  3 kabupaten tetangga, yaitu Pacitan, Ponorogo dan Tulungagung guna membahas permasalah konflik nelayan yang terjadi di laut. “Sehingga diharapkan apabila terdapat konflik, cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan”, ungkap Bupati.

Bupati juga meminta kepada seluruh masyarakat Kecamatan Munjungan untuk mendukung proses pembuatan Jalur Lintas Selatan (JLS). Selama ini kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemkab adalah terkait pembebasan tanah. Dengan JLS, Bupati yakin perekonomian masyarakat pantai wilayah selatan Jawa Timur akan terangkat. Hal ini disebabkan karena jalur transportasi antar daerah akan semakin mudah. Oleh karena itu Bupati minta dukungan masyarakat, khususnya dalam pembebasan tanah supaya tidak menaikkan harga yang tidak rasional, namun disesuaikan dengan harga pada umumnya. Toh dengan adanya JLS, harga tanah di sekitarnya otomatis akan terdongkrak, jelas Bupati.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bank Jatim Kabupaten Trenggalek, Drs. Topan,  MM,  Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir. Suhada Abdullah, M.Si., Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal, drg. Unung Isnaeni Diah, MM serta Muspika Kecamatan Munjungan. [okt/ys]