Bimbingan Teknis Kelompok Budaya Kerja Aparatur Negara Kabupaten Trenggalek 2011

        Saat ini aparatur pemerintah dituntut untuk harus lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat serta pengaruh globalisasi akibat reformasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan  yang baik (good governance). Dan hal ini tidak dapat lagi ditanggulangi dengan cara tradisional yang masih tergolong lamban dan kaku.

     Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya peningkatan kinerja aparatur antara lain dengan menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab serta meningkatkan produktifitas kerja dan kinerja pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui program budaya kerja, yang keberhasilan pelaksanaannnya sangat tergantung pada komitmen para pimpinan SKPD disertai dengan dukungan anggaran yang cukup.

     Demikian antara lain sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Abdul Mu’id, MM dalam acara Pembukaan Bimbingan Teknis Pengembangan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Negara Kabupaten Trenggalek Tahun 2011.

     Acara ini berlangsung selama dua hari di Gedung Bhawarasa Kabupaten Trenggalek mulai hari Rabu 20 April 2011 sampai dengan Kamis 21 April 2011. Dengan instruktur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, acara ini diikuti oleh para Ketua Kelompok Budaya Kerja dari masing-masing SKPD sebanyak 43 orang.

     Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Anik Suwarni, SH, MSi dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya acara ini untuk mencetak tenaga yang mampu memimpin jalannya Kelompok Budaya Kerja (KBK) aparatur dan memotivasi anggota agar terus mau mengadakan perubahan dan perbaikan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan setelah pelaksaan bimbingan teknis ini peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat yaitu dapat menyusun Risalah Budaya Kerja terhadap permasalahan yang dihadapi di SKPD masing-masing. [ap]