Wakil Bupati Buka Rapat Kerja Daerah BPPKB

       Bertempat di Aula Balai Benih Ikan ( BBI) Kabupaten Trenggalek, Senin kemarin, 28 Maret 2011 telah diselenggarakan Rapat Kerja Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).  Rapat kerja yang dibuka oleh Wakil Bupati Trenggalek tersebut  dihadiri  Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala SKPD terkait dan Camat se Kabupaten Trenggalek serta Kepala Puskesmas, Korlap PKB dan Penyuluh KB.

     Dalam sambutannya, Wakil Bupati Trenggalek, Kholiq, SH, M.Si megungkapkan apresiasinya atas keberhasilan  pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Trenggalek. “Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta beberapa pihak yang terdiri dari Tim Penggerak  PKK, Penyuluh KB dan mitra kerja BPPKB yang telah bersinergi untuk mendukung Pembangunan kependudukan sebagai salah satu prioritas Pembangunan daerah” demikian  disampaikan  Kholiq , SH, M.Si.

    Selain itu, Wakil Bupati mengharapkan agar rapat kerja BPPKB ini mampu menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesepakatan operasional antara BPPKB dengan mitra kerja BPPKB dalam melaksanakan program KB. Salah satu ranah yang akan digarap dan termasuk dalam 11 prioritas pembangunan adalah pembangunan kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan aksesbilitas KB di klinik swasta maupun pemerintah.

      Sedangkan kepada seluruh jajaran BPPKB dan mitra kerjanya, Wakil Bupati mengharapkan untuk meningkatan komitmen mereka sehingga pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

     Melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya keterbatasan jumlah penggerak KB di masyarakat, Wakil Bupati meminta SDM  pelaksana program di tingkat  lapangan, yaitu para petugas lapangan dan penyuluh KB (PLKB/PKB) untuk tetap bersemangat sehingga mampu memfasilitasi peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan. Untuk itu, peran Camat sangat dibutuhkan demi suksesnya  Gerakan KB di wilayahnya. Masih menurut Wakil Bupati sekaligus menutup sambutannya, kelompok miskin dan berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas utama penerima layanan berupa penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 [ra]#.